CIKARANG Beredarnya informasi adanya surat dari DPP Gerindra tentang pemberhentian keanggotaan dua orang caleg DPRD Kabupaten Bekasi, di benarkan oleh KETUA DPC Gerindra Kabupaten Bekasi, Nugraha Nugraha Hamdan, dalam surat pemberhentian disebutkan bahwa, berdasarkan laporan para Caleg Partai Gerindra Dapil 4 Kabupaten Bekasi ke Mahkamah Partai terkait pelanggaran etik yang dilakukan Repsih Munggawati dan Bhakti Sakti diantaranya, melakukan perbuatan money politic, terindikasi melakukan kerjasama dengan PPK Babelan dan PPK Tambun Utara untuk melakukan penggelembungan suara. Juga, bergabung dengan kelompok yang ingin menggulingkan kepengurusan DPC yang sah. Berdasakan laporan tersebut, sesuai ketentuan dalam pasal 4 ayat 2 c Anggaran Rumah Tangga Partai Gerindra Ta 2014, DPP memberikan persetujuan pemberhentian dari keanggotaan Partai Gerindra atas nama Repsih Munggawati dan Bhakti mengintruksikan kepada DPC Gerindra Kabupaten Bekasi untuk menindaklanjuti persetujuan ini, dengan menerbitkan Surat Keputusan Pemberhentian dari Keanggotaan Partai atas nama Repsih Munggawati, dan mencabut segala hak yang melekat pada diri yang bersangkutan sebagai anggota Partai Gerindra.“Jelas Repsih Munggawati dan Bhakti Sakti melakukan politik uang, buktinya juga ada, “terang pria yang kerap disapa Nunu saat dikonfirmasi melalui selularnya, Kamis 29/8/2019.Menurutnya, selain politik uang, dua Caleg ini juga terbukti melakukan penggelembungan suara di dua kecamatan.“Hal ini terbukti dari samanya data perolehan suara yang masuk ke DPC dengan data dari tim caleg yang tidak terpilih, “ungkapnya.NRNavigasi pos

Cikarang, Bekasi ANTARA - Partai Gerindra mengajukan 22 permohonan sengketa pemilu legislatif ke Mahkamah Konstitusi MK. Dari permohonan tersebut, terdapat sejumlah gugatan caleg Gerindra yang menggugat rekan separtai karena diduga melakukan kecurangan. Salah satunya berasal dari caleg DPRD Kabupaten Bekasi Dapil V, Haryanto. Dikutip dari laman web MK, Haryanto yang mendapat nomor urut 2 menduga ada praktik penggelembungan suara oleh caleg nomor urut 1 yang juga berasal dari Gerindra, Husni Thamrin dengan bantuan Panitia Pemilihan Kecamatan PPK Pebayuran. Baca juga Caleg Gerindra dapil Babel gugat ke MK Husni diduga melakukan money politic kepada PPK Pebayuran untuk memuluskan keinginan agar menang di dapil tersebut. Hasilnya Husni pun memperoleh suara paling tinggi yakni 241 suara dibandingkan enam caleg lain. Sementara Haryanto hanya memperoleh 27 suara. "Banyak intimidasi yang dilakukan tim Husni Tamrin sehingga terjadi bentrokan fisik dengan tim pendukung pemohon saat memprotes hasil rekapitulasi yang kental dengan kecurangan," seperti dikutip dari berkas permohonan. Dugaan kecurangan ini, menurut Haryanto, semakin diperkuat dengan tanda tangan saksi mandat dari Partai Bulan Bintang tentang perubahan suara partai dan caleg Gerindra. "Hal ini menguatkan ada perubahan suara yang mengakibatkan berkurangnya suara partai dan ditambahnya suara caleg nomor urut 1 dari Partai Gerindra Husni Thamrin," katanya. Baca juga KPU Sampang siapkan gugatan caleg ke MK Dalam permohonan, Haryanto juga menyatakan telah melaporkan tindakan tersebut ke Bawaslu Kabupaten Bekasi. Atas laporan itu, Bawaslu Kabupaten Bekasi telah menyatakan PPK Pebayuran terbukti melanggar administrasi pemilu dan memberi peringatan tertulis kepada PPK Pebayuran melalui KPU Kabupaten Bekasi. Menurut Haryanto, mestinya ia yang memperoleh suara tertinggi yakni suara disusul Husni suara, dan lima caleg lainnya. "Berkenaan dengan uraian tersebut, pemohon meminta MK menetapkan penghitungan suara C1 dan DA1 ulang di Desa Sumbersari Kecamatan Pebayuran karena terdapat praktik kejahatan TSM, politik uang, dan intimidasi," Pradita Kurniawan SyahEditor Yuniardi Ferdinand COPYRIGHT © ANTARA 2019

caleg gerindra kab bekasi 2019